Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal pada 2023

Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Mandailing Natal, pada 2023 mencapai Rp18,32 triliun. PDRB di kabupaten/kota ini tumbuh 4,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp16,4 triliun .

Dibandingkan dengan masa pandemi covid pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terlihat lebih tinggi. Sebelumnya pertumbuhan pada akhir tahun 2020 pasca covid tercatat turun 0,94%.

(Baca: Data 2023: Pengangguran di Kota Gunung Sitoli 3,67%)

Menurut publikasi BPS, dengan total penduduk yang mencapai 492,32 ribu jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat Rp36.870 ribu/kapita/tahun. PDRB per kapita ini secara nasional berada di urutan 328.

Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan.

Di urutan pertama yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada 2023 lalu, sektor ini memberikan kontribusi PDRB terbesar dengan nilai mencapai Rp8,9 triliun. Nominal ini tumbuh 4,45%.

Di urutan kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,88% menjadi Rp2,48 triliun, kemudian sektor konstruksi tumbuh 5,7% menjadi Rp2,14 triliun.

(Baca: Rata-Rata Anggaran Penduduk Kabupaten Gorontalo untuk Membeli Kelapa Rp391.29 per Kapita per Minggu)

Sektor terakhir memberikan kontribusi di urutan lima besar adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB Rp1,09 triliun. Sektor ini tercatat tumbuh 4,28% dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan angka Rp1,04 triliun.

Distribusi PDRB di Kabupaten Mandailing Natal pada 2023

Menurut tingkat distribusinya, sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar PDRB di Kabupaten Mandailing Natal ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 50,08%. Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Sedangkan untuk sektor dengan distribusi terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian,Sektor Jasa Perusahaan,Sektor Pengadaan Listrik dan Gas,Sektor Jasa Lainnya dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.