Ini Kekhawatiran Publik terhadap Kabinet Gemuk Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 136 pejabat negara untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden dalam Kabinet Merah Putih, pada Senin (21/10/2024).

Adapun menurut survei Litbang Kompas, sebanyak 41,5% responden menilai banyaknya pejabat di Kabinet Merah Putih akan membuat pemerintahan tidak efektif.

(Baca: Efektivitas Pemerintah Indonesia Membaik selama 2002-2022)

Dari kelompok tersebut, 32,5% di antaranya khawatir "kabinet gemuk" rawan korupsi.

"Kekhawatiran ini patut dimengerti karena faktor mencuatnya kasus-kasus korupsi yang menjangkiti beberapa menteri dalam lima tahun terakhir," kata tim Litbang Kompas dalam laporannya, Sabtu (26/10/2024).

Lalu 29,3% menilai banyaknya pejabat di era Prabowo terkait dengan praktik bagi-bagi jabatan kepada para pendukungnya dalam pilpres.

"Padahal, semestinya pembentukan kementerian didasari oleh kebutuhan dari program pemerintah yang bermuara pada kepentingan masyarakat," kata tim Litbang Kompas.

Kemudian 17% khawatir banyaknya menteri dapat meningkat potensi konflik kepentingan, dan 14,7% cemas ada tumpang tindih kewenangan.

Ada pula 4,6% yang menilai "kabinet gemuk" berpotensi memboroskan anggaran, dan 1,9% responden mengkhawatirkan hal lain-lainnya.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 532 responden di 38 provinsi Indonesia yang dipilih secara acak dan proporsional.

Pengambilan data dilakukan pada 23-25 September 2024 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,23% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Berpotensi Boros Anggaran)