Mayoritas Warga Nilai Pemerintah Sering Abai Konstitusi

Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menggelar survei opini publik terkait kinerja 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu temuannya, mayoritas atau 41,9% responden menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan. Bahkan 10% menilai hal itu selalu terjadi.

Kemudian 27,2% responden menilai pemerintah jarang mengabaikan aturan-aturan tersebut, dan hanya 14,4% yang menganggap tidak pernah. 

"Ini mungkin gambaran tentang hiruk-pikuk [demokrasi] kita, termasuk di Mahkamah Konstitusi," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam video Otokratisasi di 10 Tahun Presiden Jokowi yang diunggah di YouTube, Selasa (15/10/2024).

Menurut Saiful, pandangan publik ini berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo dalam Pilpres 2024.

Survei SMRC ini melibatkan 994 responden di Indonesia yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Pengambilan data dilakukan pada 4-11 Oktober 2024 melalui wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Akhir Era Jokowi, Banyak Orang Sering Takut Bicara Politik)