Data Realisasi Belanja Pegawai Era Jokowi yang Konsisten Meningkat

Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja pegawai melalui pemerintah pusat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten meningkat setiap tahunnya.

Pada awal masa jabatannya 2014 lalu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp243,71 triliun. Angka ini memenuhi 94,31% dari anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun tersebut. Realisasi 2014 juga naik dari 2013 yang sebesar Rp221,68 triliun.

Lonjakan belanja terbesar terjadi pada 2015 yang sebesar Rp281,14 triliun atau naik lebih dari Rp37 triliun yang secara proporsi 15,35% dari 2014.

Terbesar lainnya terjadi pada 2018 yang mencapai Rp346,89 triliun. Naik lebih dari Rp34 triliun atau sebesar 10,92% dari 2017 yang sebesar Rp312,72 triliun.

Memasuki periode kedua pun realisasi tak kalah besar, yakni sebanyak Rp376,07 triliun pada 2019. Naik lebih dari Rp29 triliun atau secara proporsi sebesar 8,41% dari 2018 yang sebesar Rp346,89 triliun.

Data tahunan terakhir pada 2023 realisasinya naik menjadi Rp412,71 triliun. Adapun pada 2024 dianggarkan sebesar Rp460,86 triliun dan pada 2025 sebesar Rp513,22 triliun dalam RAPBN.

Diketahui, DPR baru saja mengetuk palu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Melansir Katadata, aturan ini membuat hilangnya batasan jumlah kementerian yang bisa dibentuk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perubahan ini akan membuat pemerintah fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan zaman.

"Memberikan fleksibilitas bagi presiden untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional," kata Azwar dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024) dikutip dari Antaranews.

RUU tentang Kementerian Negara sebelumnya telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Perubahan UU ini dilakukan di tengah kabar rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo memiliki alasan khusus membuat kabinet yang gemuk. Prabowo, kata Muzani, berharap penggemukan kabinet nantinya akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan programnya.

Sementara itu melansir Kontan, aturan tersebut bakal berdampak pada penambahan jumlah kementerian yang lebih bersifat politis, menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah. Padahal, kata Trubus, tujuan bernegara harusnya menciptakan pelaksanaan anggaran, pelayanan publik, dan birokrasi semakin efektif.

Dari sisi anggaran, Trubus menilai penambahan kementerian akan membengkakkan APBN. Sebab nantinya belanja pegawai, belanja operasional, belanja perjalanan dinas, dan lainnya akan bertambah.

"Jangan sampai kepercayaan publik menurun karena kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan," ujar Trubus saat dihubungi Kontan, Senin (1/7/2024).

(Baca juga: Anggaran Belanja Pegawai Tembus Rp513,22 T dalam RAPBN 2025)