Jumlah NPL Bank Umum Lapangan Usaha Listrik, Gas dan Air Tertinggi Ada di DKI Jakarta pada 2024

Data per Mei 2024, pertumbuhan Non Performing Loan (Non Performing Loan (NPL)) bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air di Sulawesi Barat tumbuh 14,29% menjadi Rp0,24 miliar. Sebelumnya, Sulawesi Barat pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada September 2015 dengan angka Non Performing Loan (Non Performing Loan (NPL)) bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air mencapai Rp0,24 miliar. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir pertumbuhan mencapai 3,63%.

DKI Jakarta mencatatkan npl bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air tertinggi dengan Rp294.27 miliar. Di provinsi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan data bulanan di wilayah ini naik 49% dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya.

(Baca: Data 2023: PDRB ADHB Sektor Real Estat di Jawa Barat Rp30,75 Triliun)

Setelahnya Sulawesi Selatan di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya, NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air di provinsi ini tumbuh 326,1%. Periode yang sama bulan sebelumnya NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air di provinsi ini tercatat Rp33,72 miliar.

Selanjutnya, Jawa Timur dengan NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air Rp23,42 miliar (naik 1.851,67%), NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air di Jawa Barat turun 23,59% menjadi Rp9,65 miliar dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya dan NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air di Nusa Tenggara Timur naik 8,05% menjadi Rp7,11 miliar dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya

(Baca: Data 2022: PDRB ADHB per Kapita Kota Gunung Sitoli Rp.47,08 Juta)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan NPL bank umum lapangan usaha listrik, gas dan air tertinggi pada Mei 2024:

• DKI Jakarta Rp294.27 miliar
• Sulawesi Selatan Rp33,79 miliar
• Jawa Timur Rp23,42 miliar
• Jawa Barat Rp9,65 miliar
• Nusa Tenggara Timur Rp7,11 miliar
• Kalimantan Timur Rp6,3 miliar
• Banten Rp4,47 miliar
• Jawa Tengah Rp4,34 miliar
• Kalimantan Tengah Rp3,68 miliar
• Sumatera Utara Rp3,33 miliar