3 Tahun Terakhir, PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Terus Naik

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Sulawesi Selatan tercatat 3,36%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp14.838 miliar data per 2023. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2019 sebesar 9,98%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir yakni tercatat tumbuh 4,69%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Provinsi Mana dengan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tertinggi pada 2023?)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seluruh Indonesia pada 2023 mencapai Rp372,95 triliun.

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tersebut turun 0,59% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tercatat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terbanyak, yaitu Rp65.927 miliar. PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di DKI Jakarta saat ini setara dengan 17,68% dari total seluruh provinsi.

(Baca: Data BPS 2024, 27,86% Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Masih Anak-Anak)

Berikutnya adalah Jawa Timur yang mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp35.054 miliar lebih tinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data tahunan, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini naik 0,04% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp26.338 miliar (naik 2,44%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp25.944 miliar (naik 4,13%) dan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Sumatera Utara naik 1,93% menjadi Rp18.388 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi pada 2023:

• DKI Jakarta Rp65.927 miliar
• Jawa Timur Rp35.054 miliar
• Jawa Barat Rp26.338 miliar
• Jawa Tengah Rp25.944 miliar
• Sumatera Utara Rp18.388 miliar
• Sulawesi Selatan Rp15.641 miliar
• Aceh Rp12.407 miliar
• Sumatera Selatan Rp11.037 miliar
• Sumatera Barat Rp10.121 miliar
• Nusa Tenggara Timur Rp9.540 miliar