Inilah Perkembangan PDRB ADHK Sektor Ketenagalistrikan Periode 2013-2023

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di Riau pada 2023 tercatat 9,32% menjadi Rp305 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak tujuh tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Riau pernah terjadi pada 2016 dengan pertumbuhan sebesar 19,88% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 6,96%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Inilah Perkembangan PDRB ADHK Sektor Konstruksi Periode 2013-2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan seluruh Indonesia pada 2023 mencapai Rp15.515 miliar.

PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan tersebut naik 5,11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jawa Barat berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan sebanyak Rp2.834 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 4,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

(Baca: Mayoritas Penduduk Kabupaten Kubu Raya pada 2024 Adalah Usia Produktif)

Setelahnya Banten di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di provinsi ini tumbuh 1,65%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di provinsi ini tercatat Rp2.062 miliar.

Selanjutnya, PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di DKI Jakarta naik 6,51% menjadi Rp2.028 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di Jawa Timur naik 3,39% menjadi Rp2.015 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan Rp1.246 miliar (naik 5,06%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan dengan jumlah tertinggi:

• Jawa Barat Rp2.834 miliar
• Banten Rp2.096 miliar
• DKI Jakarta Rp2.028 miliar
• Jawa Timur Rp2.015 miliar
• Jawa Tengah Rp1.246 miliar
• Sumatera Utara Rp627 miliar
• Kep. Riau Rp515 miliar
• Sulawesi Selatan Rp431 miliar
• Sumatera Selatan Rp398 miliar
• Kalimantan Timur Rp380 miliar