PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Naik Selama 3 Tahun Terakhir

Data per 2023, pertumbuhan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di Gorontalo tumbuh 6,2% menjadi Rp1.799 miliar. Sebelumnya, Gorontalo pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada 2015 sebesar 9,67%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,33%

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2023)

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di tanah air.

DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan sebanyak Rp84.642 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 14,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

(Baca: Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Mukomuko Naik Menjadi 8,56 Tahun)

Berikutnya adalah Jawa Barat yang mencatatkan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp83.777 miliar lebih tinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data tahunan, PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di provinsi ini naik 10,93% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp60.314 miliar (naik 13,29%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp45.523 miliar (naik 8,12%) dan Banten dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp31.425 miliar (naik 12,44%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan dengan jumlah tertinggi:

• DKI Jakarta Rp84.642 miliar
• Jawa Barat Rp83.777 miliar
• Jawa Timur Rp60.314 miliar
• Jawa Tengah Rp45.523 miliar
• Banten Rp31.425 miliar
• Sumatera Utara Rp27.689 miliar
• Sumatera Barat Rp20.128 miliar
• Lampung Rp17.500 miliar
• Kalimantan Timur Rp16.739 miliar
• Sulawesi Selatan Rp13.024 miliar