Inilah Perkembangan PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2010-2023

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Bengkulu berada di bawah rata-rata nasional.

Publikasi data statistik 2023, Bengkulu mencatatkan angka sebesar Rp8.249 miliar atau berada di urutan 26 dibandingkan 34 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp7.686 miliar

(Baca: Harga Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran di Kota Bandung Bulan Juli Naik 0,06%)

Sementara di urutan pertama ditempati oleh DKI Jakarta. PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di wilayah ini sebesar Rp148,08 triliun.

Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebanyak Rp2.975 miliar.

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dari yang terbesar update data per 2023 yakni :

• DKI Jakarta Rp148,08 triliun
• Jawa Timur Rp60.370 miliar
• Jawa Barat Rp46.279 miliar
• Jawa Tengah Rp39.870 miliar
• Sumatera Utara Rp31.525 miliar
• Sulawesi Selatan Rp26.166 miliar
• Aceh Rp19.867 miliar
• Sumatera Barat Rp19.785 miliar
• Kalimantan Barat Rp17.850 miliar
• Banten Rp16.118 miliar

(Baca: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas Rp.395,84 Juta Data per 2022)

Secara umum, rata-rata PDRB ADHB sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Indonesia adalah Rp19,79 triliun pada 2023.