Ada 52 Kasus Kekerasan Polisi dalam Konflik Sumber Daya Alam 2023-2024

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat ada 52 kasus kekerasan dalam konflik sumber daya alam (SDA) yang dilakukan Polri sepanjang Juli 2023-Juni 2024. KontraS menyebut, Polri terlibat sebagai aktor utama tindakan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi.

"Angka tersebut mengalami peningkatan secara signifikan, dalam laporan tahun lalu tercatat setidaknya hanya terdapat 28 peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor SDA," tulis KontraS dalam laporan yang dipublikasikan Senin (1/7/2024).

Berdasarkan jenis tindakan, kriminalisasi menjadi yang paling sering dilakukan Polri, yakni 26 kasus.

KontraS memberi contoh kriminalisasi yang dialami oleh Muhriyono, warga Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP). Muhriyono ditangkap secara sewenang-wenang oleh Kepolisian Resor Kota Banyuwangi pada Minggu, 9 Juni 2024.

Penangkapan Muhriyono tersebut terkait dengan dugaan pemukulan terhadap pegawai keamanan perusahaan perkebunan PT Bumisari Maju Sukses pada Maret 2024. KontraS menyebut, penangkapan terhadap Muhriyono merupakan pelanggaran hak atas peradilan yang adil. Penangkapan itu juga menabrak aturan serta standar tentang penangkapan yang ada dalam KUHAP dan masuk dalam kategori penghilangan orang secara paksa dalam durasi singkat (short enforced disappearances).

Tindakan kekerasan lainnya adalah intimidasi sebanyak 16 kasus. Ada juga penangkapan sewenang-wenang sebanyak 12 kasus.

KontraS juga mencatat adanya kekerasan dalam menjalankan bisnis keamanan, yakni 9 kasus. Terakhir, penganiayaan dan penembakan masing-masing 6 kasus.

Setidaknya tercatat empat provinsi dengan jumlah peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor SDA, paling banyak berada di Kepulauan Riau (7 peristiwa); Sumatera Barat (5 ); Jambi (4 ); dan Sumatera Utara (4). Terdapat kurang lebih 263 orang ditangkap, 54 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia.

Menurut KontraS, kasus-kasus yang terjadi dalam sektor SDA seringkali mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi, politik, dan hak asasi manusia.

(Baca juga: Penembakan, Kekerasan Terbanyak yang Dilakukan Polri 2023-2024)