Dana Simpanan Masyarakat Terbanyak Berada di Bank BUMN

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana pihak ketiiga (DPK) yang bersumber dari simpanan masyarakat mencapai Rp8.457,92 triliun atau Rp8,45 kuadriliun pada kuartal akhir 2023.

Angka itu naik 3,73% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp8.153,59 triliun. Secara kuartal (quarter-to-quarter/qtq) pun naik 1,31% dari September 2023 yang sebesar Rp8.147,16 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di bank BUMN sebesar Rp3.747,61 triliun atau 44,31% dari total DPK tersimpan.

"DPK BUMN tumbuh melambat menjadi 4,65% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,63% (yoy)," tulis OJK dalam laporan yang dipublikasikan pada 27 Maret 2024.

(Baca juga: Dana Pihak Ketiga BSI Konsisten Naik dalam Dua Tahun Terakhir)

Terbanyak kedua berada di bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp3.745,3 triliun atau 44,28%. Sama seperti BUMN, uang DPK di swasta juga tumbuh melambat dari 5,38% (yoy) pada Desember 2022 menjadi 4,16% (yoy) pada Desember 2023.

DPK terbanyak ketiga berada di bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp730,33 triliun atau 8,64%. "Kelompok BPD juga mengalami perlambatan DPK, tahun sebelumnya mampu tumbuh 6,20% (yoy) menjadi 0,89% (yoy)," tulis OJK.

Terakhir ada kantor cabang bank berkedudukan di luar negeri (KCBLN) yang menghimpun dana masyarakat sebesar Rp234,68 triliun atau 2,77%. Dalam daftar ini, hanya pertumbuhan DPK KCBLN yang ambruk hingga minus 7,24% (yoy) setelah 2022 mampu tumbuh 22,51% (yoy).

(Baca juga: Total Dana Pihak Ketiga Capai Rp8.169 Triliun Awal 2024)