Aspek Kebebasan hingga Kapasitas Lembaga Demokrasi RI Turun pada 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, skor aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi nasional kompak turun pada 2023. Kedua aspek ini merupakan indikator penyusun indeks demokrasi Indonesia (IDI).

Rinciannya, aspek kebebasan nasional pada 2023 mencapai 77,48 poin. Angka itu ambles 5,32 poin dari 2022 yang mencapai 82,80 poin. Adapun capaian pada 2021 sebesar 79,72 poin.

Sementara itu, aspek kapasitas lembaga demokrasi tercatat sebesar 76,46 poin pada 2023. Capaiannya turun 1,76 poin dari 2022 yang sebesar 78,22 poin. Sedangkan perolehan 2021 mencapai 75,67 poin.

Selain aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, indikator penyusun IDI adalah aspek kesetaraan. Ini menjadi satu-satunya aspek yang naik selama tiga tahun beruntun.

Rinciannya, skor kesetaraan mencapai 83,74 poin pada 2023. Sementara pada 2022 sebesar 80,28 poin dan 2021 sebesar 78,86 poin.

Secara umum, keadaan demokrasi Indonesia terindikasi memburuk. Skornya sebesar 80,41 poin pada 2022 menjadi 79,25 poin pada 2023 atau turun 0,90 poin. Dengan capaian ini, demokrasi Indonesia turun dari level baik ke level sedang.

Penurunan terjadi di semua lini. Angka capaian IDI pusat sebesar 83,14 atau turun 1,15 poin, sedangkan angka capaian IDI provinsi sebesar 77,21 atau turun 0,74 poin.

Adapun penilaian dibagi menjadi tiga kategori, yakni “baik” dengan nilai indeks lebih dari 80 poin, “sedang” dengan indeks 60–80 poin, dan “buruk” dengan indeks kurang dari 60 poin.

BPS menyebut, IDI digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

(Baca juga: Tingkat Demokrasi Indonesia Turun pada 2023, Apa Penyebabnya?)