Belanja Pemerintah Pusat Naik 13,2% pada April 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp591,7 triliun per April 2024.

Nilai itu tumbuh 13,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp522,7 triliun pada April 2023. Implementasi April 2024 juga sudah memenuhi 24% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa growth belanja ini cukup tinggi bila dibanding dua periode sebelumnya. Belanja pusat pun pernah ambles karena pandemi Covid-19 pada 2020 dan baru bangkit pada 2021.

"Sekarang penyebabnya belanja untuk pelaksanaan pemilu pada bulan Februari dan K/L [belanja kementerian/lembaga]," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kanal YouTube Kementerian Keuangan, Senin (27/5/2024).

Catatan Sri Mulyani juga menunjukkan, pertumbuhan realisasi BPP utamanya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan akan ternormalisasi pada kuartal II 2024.

Adapun komponen BPP terdiri atas belanja (K/L) yang sebesar Rp304,2 triliun atau tumbuh 18% (yoy) dari April 2023 yang sebesar Rp257,7 triliun. Nilai ini mencapai 27,9% dari pagu APBN.

Sri Mulyani mengatakan, belanja K/L dipengaruhi oleh pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Komponen lainnya, yakni belanja non-K/L sebesar Rp287,6 triliun pada April 2024. Nilainya tumbuh 8,5% (yoy) dari April 2023 yang sebesar Rp265 triliun. Implementasi belanja non-K/L April 2024 baru memenuhi 20,9% dari pagu APBN.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja pos non-K/L dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

(Baca juga: Pendapatan Negara Turun 7,6% per April 2024, APBN Tetap Surplus Rp75,7 T)