Survei Kemenhub: 193,6 Juta Orang Bakal Mudik Lebaran 2024, Terbanyak Naik Kereta Api

Menurut hasil survei Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), jumlah pergerakan masyarakat saat musim mudik Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193,6 juta orang atau mencapai 71,7% dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Selasa (12/3/2024).

Hasil survei itu juga menunjukkan, kereta api merupakan angkutan mudik lebaran paling banyak dipilih warga, yaitu sebanyak 39,32 juta orang (20,3%). Lalu, diikuti angkutan berupa bus sebanyak 37,51 juta orang (19,4%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,3%), dan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang (16,07%).

“Minat masyarakat (terhadap penggunaan angkutan) tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya Covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca,” kata Budi.

Berdasarkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 31,3 juta orang (16,2%), disusul Jabodetabek sebesar 28,43 juta orang (14,7%), dan Jawa Tengah sebesar 26,11 juta orang (13,5%). Sementara, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 61,6 juta orang (31,8%), Jawa Timur sebesar 37,6 juta orang (19,4%), dan Jawa Barat sebesar 32,1 juta orang (16,6%).

(Baca: Ini Kuota Mudik Gratis 2024 dari Kemenhub, Ada Bus sampai Kapal Laut)

Survei Kemenhub juga menunjukkan, perkiraan puncak hari mudik lebaran berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 lebaran atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7%). Di sisi lain, perkiraan puncak hari balik adalah H+3 lebaran alias Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2%).

Budi mengatakan, pihaknya bakal melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Ia melanjutkan, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," kata Budi.

Adapun survei Kemenhub tersebut bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi.

(Baca: Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Diproyeksikan Bakal Mudik Lebaran 2023, Ini Trennya Sejak Pra-Pandemi)