Bansos 2024: Melebihi Anggaran Kesehatan, tetapi di Bawah Pendidikan

Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi anggaran belanja jenis bantuan sosial (bansos), belanja fungsi pendidikan, dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfluktuasi selama 10 tahun terakhir.

Di antara ketiganya, realisasi dan alokasi anggaran fungsi kesehatan menjadi yang terkecil. Realisasi pos ini cenderung di bawah Rp100 triliun per tahun. Hanya pada tahun tertentu saja anggarannya cukup banyak diserap.

Tahun yang dimaksud di antaranya realisasi pada 2020 sebesar Rp105 triliun; 2021 sebesar Rp211,32 triliun; dan 2022 sebesar Rp124,46 triliun. Diketahui, tiga tahun ini adalah masa penanganan hingga transisi pandemi Covid-19.

Adapun alokasi belanja kesehatan dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp97,42 triliun.

Belanja fungsi kesehatan pada 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting; pemenuhan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit di wilayah timur Indonesia; peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(Baca juga: Banyak Bansos sejak Pandemi, Apa Kemiskinan Berkurang?)

Realisasi dan alokasi belanja fungsi kesehatan pada 2022-2024 lebih rendah dari belanja bansos, seperti terlampir pada grafik.

Sebenarnya bansos terlihat meningkat sejak 2019 yang sudah melebihi Rp100 triliun. Angkanya kemudian meroket pada 2020 atau saat Covid-19 mewabah, sebesar Rp202,5 triliun. Pada 2023, outlook realisasi bansos mencapai Rp146,5 triliun. Sementara alokasinya pada 2024 dinaikkan, menjadi Rp157,3 triliun.

Pada 2024 anggaran bansos akan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan.

Tahun ini pemerintah juga menargetkan perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai, untuk memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan.

Kendati melebihi anggaran kesehatan, belanja bansos rupanya masih di bawah kucuran pendidikan.

Pos fungsi pendidikan konsisten di atas Rp120 triliun per tahun sejak 2014 hingga alokasi 2024. Pada outlook 2023 diperkirakan tembus Rp183,08 triliun. Adapun alokasi pada 2024 ditetapkan sebesar Rp225,07 triliun.

Terdapat sejumlah output prioritas pada fungsi pendidikan, antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,8 juta siswa; KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; dan tunjangan guru non-PNS untuk 577,7 ribu guru.

(Baca juga: Sektor Pendidikan, Prioritas Terbesar APBN 2024)