Ini Harga Beras SPHP Bulog yang Sempat Disalahgunakan untuk Kampanye

Santer diberitakan beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditempeli stiker paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Stiker itu berukuran besar beranimasi Prabowo-Gibran disertai angka 2 yang ditempel di muka tengah bungkusan beras tersebut.

Diketahui, SPHP merupakan program yang diluncurkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog.

Menanggapi penyalahgunaan untuk kampanye itu, Bayu Krinsamurthi selaku Direktur Utama Perum Bulog membantah pihaknya melakukan penempelan stiker paslon capres-cawapres. Satu sisi Bayu menjelaskan bahwa Bulog tidak lagi berwenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apa pun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Bayu Krisnamurthi, dikutip dari Antaranews di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Program SPHP sudah berjalan sejak 2023 dan bakal diperpanjang hingga 2024. Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA mengatakan, rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton.

"Menilik efektivitas pelaksanaannya pada 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo program SPHP beras akan terus dilanjutkan di tahun 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta upaya pengendalian inflasi," kata Maino dalam rapat koordinasi di Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024), dikutip dari laman BPN.

(Baca juga: Indonesia Impor Beras 3 Juta Ton pada 2023, Terbesar dalam Lima Tahun)

BPN menjelaskan SPHP beras 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kilogram (kg).

Rinciannya, harga zona 1 Rp10.900/kg; zona 2 Rp11.500/kg; dan zona 3 Rp11.800/kg.

Beras SPHP ini bisa didapatkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog dan pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

BPN mengklaim program ini cukup efektif dalam meredam laju kenaikan harga beras. Dalam konteks makro, penyaluran beras dari pemerintah dinilai berkontribusi dalam menekan laju inflasi di angka 2,61% (year-on-year/yoy).

Beras SPHP menyasar masyarakat menengah ke bawah, sementara penyaluran bantuan pangan beras diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Kami ingatkan kembali kepada kita semua untuk benar-benar menjaga dan mengawasi pelaksanaan SPHP beras agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai karena terjadinya penyelewengan, tujuan dari program ini jadi tidak tercapai," kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA.

(Baca juga: Ini Negara Pemasok Beras Impor Terbesar untuk Indonesia pada 2023)