Kejujuran hingga Bebas KKN, Sederet Hal yang Perlu Diperbaiki Polri Menurut Warga

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 75%. Ini terdiri dari 12% responden yang sangat percaya dan 63% cukup percaya.

Sementara, terdapat 23% responden yang tidak percaya dengan Polri. Rinciannya, 21% responden kurang percaya dan 2% tidak percaya sama sekali.

Di samping tingkat kepercayaan, Indikator Politik juga menyurvei responden terkait hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh Polri. 

Mayoritas atau 20,1% responden menilai bahwa kejujuran, kebijaksanaan, dan keadilan jadi hal yang perlu dibenahi oleh Polri.  

Berikutnya, ada 13,9% responden yang menilai bahwa Polri harus menjadi penegak hukum tanpa pandang bulu atau secara adil. 

Kemudian 13,7% responden menilai Polri harus bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN), suap dan pugli. Disusul 12,8% responden yang menilai perlu adanya peningkatan pelayanan masyarakat. 

Ada pula responden yang ingin Polri dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban, lebih berpihak kepada masyarakat, tidak arogan, hingga melakukan pembenahan internal dengan proporsi kurang dari 9%, seperti terlihat pada grafik. 

Survei ini melibatkan 1.200 responden berumur 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Indikator Politik Indonesia juga melakukan oversample di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, sehingga total sampel mencapai 4.560 responden.

Data dikoleksi selama 23 November-1 Desember 2023 menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca juga: Daftar Kekerasan yang Melibatkan Anggota Polri, Mayoritas Penembakan)