IPC: Mayoritas Instruksi DPR Tak Dilaksanakan Pemerintah pada 2023

Data Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diolah lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan, terdapat 627 instruksi yang dibuat DPR kepada pemerintah dalam rapat pengawasan sepanjang 2023.

Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 527 instruksi (80%) yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan sebanyak 128 instruksi (20%) dilaksanakan oleh pemerintah.

Dibedah berdasarkan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi dan badan di DPR, Komisi X memiliki jumlah instruksi terbanyak yang harusnya dijalankan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 156 instruksi. Dari angka tersebut, ada 50 instruksi yang dilaksanakan dan 106 proses yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Instruksi dari Komisi X menjadi yang tertinggi yang tak dijalankan pemerintah, dibanding komisi lainnya. Adapun sekup kewenangan Komisi X di antaranya mengawasi isu pendidikan, olahraga, dan pemuda.

Instruksi terbanyak kedua dari Komisi VI dengan total 90 instruksi. Adapun yang dijalankan 10 instruksi dan tidak dijalankan sebanyak 80 instruksi.

Komisi VIII menyusul di posisi ketiga dengan jumlah 79 instruksi, rinciannya 9 instruksi dilaksanakan, 70 tak dilaksanakan.

Seluruh instruksi dari semua komisi yang diberikan kepada pemerintah, muatannya lebih banyak yang tidak dijalankan daripada yang dijalankan.

Pemerintah terlihat tidak serius menjalani instruksi dari anggota parlemen, namun satu sisi IPC melihat bahwa DPR pun belum melaksanakan fungsi pengawasannya dengan efektif.

"Hal ini menandakan kurangnya kontrol DPR terhadap instruksi yang telah diberikan kepada pemerintah membuat kebijakan yang dibuat selama ini hanya berdasarkan keinginan eksekutif tanpa validasi oleh legislatif," tulis IPC dalam Laporan Akhir Tahun IPC 2023.

Berikut penjelasan rinci terkait data olahan IPC:

• Jumlah instruksi: jumlah instruksi yang diberikan oleh DPR RI kepada pemerintah dalam rapat pengawasan.
• Instruksi yang dilaksanakan: instruksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai dengan rekomendasi DPR RI.
• Instruksi yang tidak dilaksanakan: Instruksi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai dengan rekomendasi DPR RI.
• Alat kelengkapan dewan: komisi-komisi yang ada di DPR RI.

(Baca juga: Ada 47 RUU Prolegnas 2024, Mayoritas Lungsuran Tahun Sebelumnya)