IKN, Sumber Konflik Agraria Terbesar di Sektor Infrastruktur

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia, yang melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare.

Area konflik paling besar pada 2023 terkait sektor infrastruktur, yakni 243,8 ribu hektare atau 38% dari total luas konflik agraria nasional.

(Baca: Konflik Agraria Terbesar 2023 Terkait Proyek Infrastruktur)

Jika dirinci lagi, sektor infrastruktur dengan area konflik terbesar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rincian luas area konflik agraria sektor infrastruktur pada 2023 berdasarkan jenis proyeknya:

• IKN: 235.751 hektare
• Bandara: 4.162 hektare
• Pembangkit listrik: 1.585 hektare
• Bendungan: 1.027 hektare
• Jalan tol: 693 hektare
• Kereta api: 300 hektare
• Fasilitas umum: 106 hektare
• Jalan umum: 62 hektare
• Pelabuhan: 56 hektare
• Daerah aliran sungai: 15 hektare

 KPA memperoleh data ini dari sejumlah sumber, yaitu:

• Korban yang melaporkan kejadian konflik agraria ke KPA, baik secara langsung atau melalui perantara;
• Laporan dari anggota dan jejaring KPA;
• Pemantauan lapangan;
• Pemantauan pemberitaan media massa;
• Database konflik dalam sistem respons cepat darurat agraria; dan
• Hasil investigasi lapangan.

Dengan sumber daya organisasi yang terbatas, data yang dihimpun KPA mungkin belum mewakili seluruh konflik agraria di Indonesia.

KPA juga hanya mencatat kasus "konflik agraria struktural", yakni konflik lahan yang disebabkan kebijakan pejabat publik, serta mengakibatkan terancamnya dan/atau tersingkirnya hak-hak konstitusional masyarakat atas sumber-sumber agraria.

Data ini tidak termasuk sengketa pertanahan biasa, seperti perebutan hak waris, sengketa lahan antar perusahaan, dan sebagainya.

(Baca: Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023)