Apa PNS Netral dalam Pemilu 2024? Ini Pandangan Masyarakat

Pemerintah melarang pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) untuk menyukai, berkomentar, berbagi, serta mengikuti konten media sosial terkait pasangan capres-cawapres tertentu.

Selain itu, PNS/ASN juga dilarang berfoto dengan pose yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon di Pemilu 2024.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar seluruh PNS/ASN menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. 

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat semua harus netral," kata Presiden Jokowi, dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (1/11/2023).

Lantas, bagaimana pandangan publik soal netralitas PNS/ASN dalam Pemilu 2024?

Berdasarkan survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), mayoritas atau 51,10% responden menilai PNS/ASN sudah bersikap netral.

Tapi, ada pula 28,50% responden yang berpendapat PNS/ASN tidak netral, dan 20,40% menyatakan tidak tahu.

Survei Kurious-KIC ini melibatkan 1.002 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan proporsi laki-laki 45,9% dan perempuan 54,1%.

Sebanyak 64,1% responden dari Pulau Jawa selain Jakarta, diikuti responden dari DKI Jakarta (16,1%), dan Pulau Sumatra (13,3%).

Sementara proporsi responden dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua berkisar 0,2-2,3%.

Mayoritas responden berusia 25-34 tahun (41,80%), diikuti kelompok 35-44 tahun (26,80%) dan 45-54 tahun (13,60%).

Koleksi data dilakukan pada 3-6 November 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 3,10% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca juga: 10 Provinsi Rawan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024)