Charta Politika: Hampir 40% Publik Percaya Jokowi Terlibat dalam Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada 16 Oktober 2023 lalu.

Mahkamah memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.

Atas hal tersebut, publik menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut terlibat dalam putusan MK. Lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu belum berusia 40 tahun akan dicanangkan sebagai bakal cawapres yang akan melaju di Pilpres 2024. 

Ditambah lagi, putusan MK ini dikabulkan oleh Ketua MK Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran. 

Lantas, bagaimana persepsi publik mengenai isu campur tangan Presiden Jokowi dalam putusan MK?

Menurut hasil survei Charta Politika, mayoritas atau 39,7% responden mengaku setuju bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam putusan MK soal batas umur pencalonan capres-cawapres. 

Di sisi lain, ada pula 23,3% responden yang tidak percaya dengan isu tersebut. Sisanya, terdapat 37% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab.

Berkelidan dengan itu, survei ini juga menemukan ada 59,3% responden yang setuju bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres adalah bentuk dari dinasti politik. 

Sementara, 31,9% responden menyatakan tidak setuju dan 18,8% lainnya memilih tidak jawab. 

Survei ini melibatkan 2.400 responden dari seluruh provinsi di Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel diambil menggunakan metode multistage random sampling.

Pengambilan data dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face). Tingkat kesalahan survei (margin of error) sebesar 2% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca juga: Sebagian Warga Nilai Gibran Tak Pantas Jadi Cawapres, Apa Alasannya?)