Indikator Politik: Masih Banyak Warga yang Menganggap Politik Dinasti Hal yang Biasa Saja

Pandangan publik terkait isu politik dinasti di Tanah Air cenderung terbelah. Ini sesuai dengan hasil jajak pendapat yang dikeluarkan lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei itu, keterbelahan berasal dari persepsi responden yang menganggap politik dinasti hal yang mengkhawatirkan, biasa saja atau sering terjadi, bahkan tak mengkhawatirkan. 

Rinciannya, mayoritas atau 47,6% responden menyatakan bahwa politik dinasti di Indonesia adalah hal yang mengkhawatirkan. Angka itu terdiri dari 14,6% responden mengaku sangat khawatir dan 33% cukup mengkhawatirkan.

Walaupun proporsi khawatir lebih besar, tetapi responden yang menyatakan bahwa politik dinasti merupakan hal yang biasa saja juga tak kalah tinggi, yaitu 33,7%.

"Meskipun kita atau media memberi praktik negatif soal politik dinasti ini, tapi politik dinasti bukan sesuatu yang asing terjadi di sekitar kita," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei virtual, Kamis (27/10/2023). 

Adapun responden yang tidak khawatir dengan politik dinasti di Tanah Air proporsinya lebih kecil, yakni 7,5%. Ini terdiri dari 5,9% yang tidak begitu mengkhawatirkan dan 1,6% yang tidak mengkawatirkan sama sekali.

Sisanya, sebanyak 11,3% responden merespon tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ) soal isu tersebut.

Isu politik dinasti ini mencuat ke publik menjelang Pemilu 2024, salah satunya karena pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto. Langkah Gibran dinilai telah dimuluskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres yang diketok paman Gibran, Ketua MK Anwar Usman. 

(Baca juga: Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres-Cawapres)

Di balik polemik itu, Gibran dan Prabowo tetap tancap gas untuk maju dalam pencalonan Pilpres 2024. Keduanya telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Burhanuddin menilai akan ada dampak negatif yang diterima Gibran lantaran kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Wali Kota Solo tersebut.

"Kalau ini (isu politik dinasti) digoreng terus menerus, bisa punya efek negatif untuk Gibran," tuturnya.

Survei Indikator ini melibatkan 2.567 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel diambil secara acak menggunakan metode multistage random sampling yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. 

Koleksi data dilakukan pada 16-20 Oktober 2023 melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 1,97% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Baca juga: Prabowo-Gibran Paling Banyak Dipilih Pascaputusan MK dalam Survei LSI)