Apa Upaya Pemerintah untuk Kurangi Polusi Udara? Ini Pandangan Warga

Isu buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia tengah marak diperbincangkan masyarakat. Lantas, apa saja upaya pemerintah dalam menghadapi masalah ini?

Berdasarkan hasil survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), mayoritas atau 83,6% responden menilai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi polusi udara adalah pengembangan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian 60,5% responden menilai pemerintah mendorong penggunaan transportasi berbasis listrik untuk mengurangi polusi udara. Diikuti pelaksanaan car free day (59,4%), membuat standar emisi industri dan menindak pelanggar (56,3%), serta menindak pelaku pembakaran sampah (40,6%).

Ada juga 28,3% responden yang menilai pemerintah berupaya mengurangi polusi udara dengan memperbanyak alat ukur kualitas udara.

Survei Kurious-KIC dilakukan terhadap 512 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan proporsi 54,6% responden laki-laki dan 45,4% responden perempuan.

Lebih dari separuh responden berasal dari Pulau Jawa selain Jakarta (62,5%), diikuti responden dari Pulau Sumatra (14,6%) dan DKI Jakarta (14,2%). Sementara proporsi responden yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua berada di rentang 0,2%-3,3%.

Mayoritas responden berasal dari kelompok usia antara 25-34 tahun (34,8%), diikuti kelompok 35-44 tahun (29,9%) dan kelompok 45-54 tahun (18,4%).

Pengumpulan data dilakukan pada 21-22 Agustus 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 4,31% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Survei: Banyak Orang Merasa Udara Sekitarnya Tercemar Debu dan Asap Kendaraan)

Adapun belakangan ini sejumlah pemerintah daerah kerap mempromosikan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Salah satunya Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, yang berencana mewajibkan pejabat eselon IV ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik.

Namun, juru kampanye polusi dan urban WALHI Nasional, Abdul Ghofar, menilai upaya tersebut tidak berkaitan dengan polusi udara yang semakin memburuk. Ghofar mengatakan, Pj. Gubernur DKI Jakarta hanya mengamplifikasi keinginan pemerintah pusat.

Menurut Ghofar, hal ini juga berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang tengah menggencarkan program subsidi pembelian kendaraan listrik.

“Elektrifikasi kendaraan memang harus kita akui di hilirnya, untuk moda transportasinya, memang rendah emisi. Tapi dari mana listrik yang digunakan untuk charging? Mayoritas dari PLTU yang di sekitar Jakarta, ada sekitar belasan PLTU di Jawa Barat dan Banten," kata Ghofar dilansir dari BBC News Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Hal senada juga disampaikan juru bicara bidang iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, yang menilai bahwa ajakan untuk beralih ke kendaraan listrik adalah "solusi palsu" apabila dilakukan tanpa mengganti sumber energi kendaraan.

“Kalaupun mau kendaraan listrik harusnya ada transisi energi, harus diubah dulu menjadi energi bersih, baru itu (solusi) yang dikedepankan," kata Bondan.

(Baca: Kapasitas Pembangkit Listrik PLN Tahun 2022, Mayoritas dari PLTU)