Waspada Puncak Kekeringan Agustus 2023, Ini Infrastruktur Berpotensi Terdampak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewanti-wanti kekeringan yang telah dimulai sejak Maret dan akan memuncak pada Agustus-September 2023. Ini berdasarkan prediksi yang diambil PUPR dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

PUPR menjelaskan, kekeringan merupakan kondisi defisit curah hujan pada suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dapat menyebabkan penurunan kelembaban tanah dan kerusakan tanaman.

"Oleh karena itu perlu waspada dalam penggunaan air untuk mengurangi risiko bencana kekeringan," tulis PUPR dalam laman resminya.

PUPR memberi daftar sejumlah infrastruktur yang berpotensi terdampak bencana kekeringan. Paling banyak adalah 2.300 titik air tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur selanjutnya adalah 1.355 titik jalan nasional. Selain itu ada embung, yang diprediksi mengalami kekeringan atau terdampak dalam kondisi ini, sebanyak 994 titik.

Ada pula infrastruktur jembatan sebanyak 488 bangunan. Prasarana umum juga masuk dalam radar potensi kekeringan, yang berjumlah 278 tempat.

Danau dan baku juga diprediksi terdampak kekeringan, dengan jumlah yang sama yakni 259 titik. Sisanya, terlihat pada grafik.

(Baca juga: 42 Negara Rawan Kekeringan akibat El Nino, Termasuk Indonesia)

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, langkah prioritas mengantisipasi kekeringan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Setelah air bersih terpenuhi, air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian.

Kekeringan, kata Endra, secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah, contohnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Untuk daerah-daerah tersebut, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah.

"Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," kata Endra dalam keterangan tertulis di laman PUPR, Senin (14/8/2023).

Selain pembangunan sumur bor, PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. Endra menyebut ada 13 waduk utama yang dipantau yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin.

Dalam data PUPR per 6 Agustus 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,73 miliar m³ dari tampungan efektif sebesar 5,52 miliar m³.

Endra menambahkan, untuk antisipasi kekeringan lahan pertanian, PUPR secara struktural telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 412.541 hektare.

Kemudian juga terdapat pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) daerah irigasi 3 juta hektare dan OP 923 sungai. Lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau tahun 2023.

"Kekeringan ini umumnya dialami pada sawah tadah hujan, sawah irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai," kata Endra.

(Baca juga: Riset IMF, El Nino Bisa Gerus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)