Skor IPM Kalimantan Timur Selalu di atas Rata-rata Nasional Sejak 2010

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dipakai untuk melihat kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Indeks ini juga bisa dipakai untuk mengukur upaya pemerintah agar penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberi skor IPM terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Penilaian mengacu standar dari United Nations Development Programme (UNDP), yang memperkenalkan IPM melalui laporan Human Development Report (HDR).

Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara (IKN) mengantongi skor IPM di atas rata-rata nasional sepanjang 2010-2022.

Pada 2010, skor IPM Kalimantan Timur sebesar 71,31 poin dari skala 100 poin. Sedangkan rata-rata nasional sebesar 66,53 poin.

Setahun selanjutnya, IPM IKN mendapat skor 72,02 poin, sementara rata-rata nasional sebesar 67,09 poin.

Secara tren, IPM Kalimantan Timur selalu di atas 71 poin. Bahkan ketika rata-rata nasional menyentuh angka 70,18 poin, IPM Kalimantan Timur sudah mencapai 74,59 poin.

(Baca juga: Negara-negara dengan Skor Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi, Eropa Mendominasi)

Namun, IPM Kalimantan pernah turun pada 2020, tepatnya ketika pandemi Covid-19, yakni sebesar 76,24 poin. Padahal, pada 2019 skor IPM sebesar 76,61 poin.

Meski begitu, dua tahun setelah pandemi, 2021 dan 2022, nilainya merangkak naik lagi menjadi 76,88 poin dan 77,44 poin.

Jika dilihat dari trennya juga, IPM Kalimantan Timur memang kerap mengalami peningkatan, tetapi kadang poin kenaikannya tidak begitu signifikan, seperti terlihat pada grafik.

BPS menyebut, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, di antaranya umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Skor IPM yang dilampirkan ini sudah dihitung dengan metodologi baru pada 2010, seperti yang dilakukan UNDP.

"Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah," tulis BPS dalam laporannya.

(Baca juga: 496 Tahun Berdiri, Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Saat Ini?)