10 Provinsi dengan Aspek Kebebasan Tertinggi dalam IDI 2022, Kalimantan Timur Memimpin

Badan Pusat Statistik (BPS) memberi skor demokrasi terhadap 34 provinsi di Indonesia dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2022.

Indeks itu terbangun dari sejumlah aspek, di antaranya kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Aspek-aspek itu juga diberi bobot nilai. Provinsi dengan skor IDI tertinggi, peringkatnya belum tentu sama dengan skor salah satu aspek tersebut.

Databoks menghimpun 10 provinsi dengan skor aspek kebebasan tertinggi pada 2022.

Hasilnya, Kalimantan Timur mengantongi skor paling tinggi pada 2022, sebesar 91,4 poin dari 100 poin. Capaian ini meningkat dari torehan dengan metode berbeda sebesar 89,46 poin pada 2021.

Sementara skor IDI Kalimantan Timur sebesar 83,58 poin pada 2022.

Kebebasan tertinggi kedua adalah Kalimantan Barat yang memperoleh skor 91,35 poin pada 2022. Angka ini naik signifikan dari metode lama 2021 yang sebesar 81,15 poin. Skor IDI daerah ini mencapai 81,48 poin pada 2022.

Ketiga adalah Jawa Barat sebesar 90,61 poin pada 2022. Angka ini meningkat yang sebesar 89,71 poin pada 2021. Daerah ini mendapat skor IDI sebesar 83,34 poin pada 2022.

Keempat dan kelima ditempati oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 89,06 poin dan Jawa Tengah sebesar 88,83 poin pada 2022.

(Baca juga: 10 Negara dengan Skor Kebebasan Tertinggi 2022: Finlandia, Norwegia, Swedia Juara Bertahan)

Adapun tiga daerah yang mendapatkan skor aspek kebebasan terendah dalam IDI di antaranya Papua Barat (53,64 poin); Gorontalo (65,31 poin); dan Kep. Bangka Belitung (66,36 poin).

Indikator kebebasan dalam IDI meliputi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara dan antar-masyarakat; kebebasan berkeyakinan; kebebasan pers; pemenuhan hak-hak pekerja; anti-monopoli sumber daya ekonomi; hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan lainnya.

Penilaian skor secara umum dalam indeks demokrasi telah mengalami perubahan metode. BPS menyebut ada perubahan konsep yang digunakan.

"Konsep yang digunakan pada IDI 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi," tulis BPS dalam laman resminya.

Selain itu, IDI 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara IDI 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional.

IDI digunakan sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia, sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

(Baca juga: Barisan 10 Provinsi dengan Nilai Kesetaraan Tertinggi dalam IDI 2022)