Survei: Masyarakat Nilai Aspek Hukum di Indonesia Masih Buruk

Mayoritas masyarakat Indonesia menilai bahwa aspek hukum di Indonesia masih buruk. Hal ini berdasarkan hasil survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC) bertajuk Survei Persepsi Isu Politik.

Sebanyak 39,3% responden menilai aspek hukum di Indonesia buruk, sedangkan sangat buruk 16,6%. Secara total, responden yang berpendapat bahwa aspek hukum di Indonesia masih buruk ada 55,9% responden.

Sementara, hanya 41,9% responden yang mengatakan aspek hukum di Indonesia dalam kondisi baik, yaitu 36,6% responden menilai baik dan 5,3% sangat baik.

Aspek hukum pun memiliki persepsi terburuk di antara sejumlah aspek lainnya, seperti aspek politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada aspek politik, misalnya, responden yang menilai aspek ini buruk di Indonesia sebanyak 29,5%, sedangkan sangat buruk 12,1%. Secara total, ada 41,6% responden yang menilai aspek politik di Tanah Air buruk.

Selanjutnya, pada aspek ekonomi, sebanyak 34,5% responden menganggap aspek ini masih buruk. Proporsinya terdiri dari buruk 29,5% sangat buruk 5%.

Adapun aspek keamanan memiliki persepsi buruk terendah di antara keempat aspek lainnya. Tercatat, sebanyak 29,5% responden menilai aspek ini masih buruk, terdiri dari 24,5% buruk dan 5% sangat buruk.

Responden yang menilai aspek keamanan di Indonesia dalam kondisi baik lebih besar seperti terlihat pada grafik di atas.

Survei Kurious-KIC dilakukan terhadap 580 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan proporsi responden laki-laki 57,5% dan perempuan 42,5%.

Lebih dari separuh responden berada di Pulau Jawa selain Jakarta (64,3%), kemudian di Jakarta (15,3%), dan Sumatra (10%). Proporsi responden yang berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua di rentang 0,5%-3,4%.

Sebagian besar responden berusia antara 35-44 tahun (31,8%), diikuti kelompok 25-34 tahun (29,5%) dan kelompok 45-54 tahun (23,3%).

Survei dilakukan pada 27 April-4 Mei 2023 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI), dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,79% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Survei Kurious-KIC: Ketersediaan Lapangan Kerja Jadi Masalah Utama yang Harus Segera Ditangani Calon Pemimpin 2024)