Anggaran Subsidi Pupuk Era Jokowi Lebih Tinggi Dibanding SBY

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan anggaran subsidi pupuk lebih banyak ketimbang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sepanjang pemerintahan SBY periode 2005-2014, realisasi belanja subsidi pupuk nasional berkisar antara Rp1 triliun sampai Rp21 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Jika dirata-ratakan, subsidi pupuk pada era SBY mencapai sekitar Rp13,2 triliun per tahun.

Kemudian pada pemerintahan Jokowi periode 2015-2023 angkanya naik ke kisaran Rp25 triliun sampai Rp34 triliun per tahun. Secara rata-rata, belanja subsidi pupuk era Jokowi mencapai Rp29,3 triliun per tahun.

Belanja subsidi pupuk Presiden Jokowi tercatat lebih tinggi ketimbang SBY, meskipun pergerakan harga pupuk pada era pemerintahan mereka cenderung mirip.

Menurut data Bank Dunia, selama era pemerintahan SBY periode 2005-2014, harga pupuk urea global berfluktuasi dari harga minimal US$205 per ton sampai maksimal US$500 per ton, dengan rata-rata US$ 318,3 per ton.

Sementara, pada era pemerintahan Jokowi periode 2015-2022, harga pupuk urea global naik-turun antara US$206 per ton sampai US$634 per ton, dengan rata-rata US$313,9 per ton.

(Baca: Harga Pupuk Urea Global Turun 66% dalam Setahun Terakhir)

Kendati pemerintahan Jokowi mengucurkan subsidi pupuk lebih besar, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai hasilnya belum maksimal.

"Anggaran untuk pupuk bersubsidi sekitar Rp330 triliun dalam 10 tahun, tetapi tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian," kata Yeka dalam artikelnya yang bertajuk Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di situs resmi Ombudsman RI (21/2/2023).

Menurut kajian Ombudsman, ada pula sejumlah potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang tidak detail, ketidakakuratan data penerima, penunjukan distributor yang kurang transparan, sampai pengawasan yang belum efektif.

Ia pun menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk, mulai dari mekanisme penyaluran sampai pengawasan.

"Bagaimanapun, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani," kata Yeka.

"Sangat penting untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia," lanjutnya.

(Baca: Produksi Padi Indonesia Cenderung Menurun dalam 10 Tahun Terakhir)