Realisasi Perlindungan Sosial Meningkat pada Januari 2023, Mayoritas untuk Subsidi KUR

Laporan yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi anggaran perlindungan sosial pada Januari 2023 mencapai Rp14,6 triliun. Dana ini diambil dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2023.

Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 6,2% dari periode Januari 2022 lalu sebesar Rp13,7 triliun. Namun angka itu masih kecil jika dibandingkan realisasi 2021, yakni Rp22,3 triliun.

Adapun realisasi 2023 di antaranya untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk belanja K/L mencapai Rp3,9 triliun. Rinciannya, dikucurkan ke Kementerian Sosial berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) bencana dan asistensi penyandang disabilitas.

Selain itu untuk Kementerian Agama, berupa penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah berbasis keagamaan.

Realisasi belanja untuk subsidi KUR justru paling banyak, yaitu Rp10,7 triliun.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyebut bahwa sasaran KUR adalah masyarakat dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Mereka mendapatkan kredit dengan suku bunga murah karena APBN membelanjakan Rp10,7 triliun untuk mensubsidi bunganya.

"Jadi, mereka tidak mengalami kenaikan suku bunga dari pinjamannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar Rabu (22/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan, KUR tahun ini akan meningkat lagi sehingga belanja untuk subsidinya ditaksir bakal lebih tinggi. Menurutnya, ini cara pemerintah melindungi UKM agar mereka mendapatkan akses dari sisi modal.

"Namun (UKM) tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," Sri Mulyani menjelaskan.

Berikut realisasi anggaran perlindungan sosial Januari 2019-Januari 2023:

• 2019: Rp15,2 triliun
• 2020: Rp13,2 triliun
• 2021: Rp22,3 triliun
• 2022: Rp13,7 triliun
• 2023: Rp14,6 triliun

(Baca juga: Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Januari 2023 Naik, Harga Beras Diharapkan Stabil)