Ini Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat Terbesar sampai Desember 2022

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, sejak 2014 sampai 26 Desember 2022 pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai akad Rp1.312,59 triliun.

Selama periode tersebut, bank penyalur KUR terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nilai akad Rp899,07 triliun.

Penyalur KUR terbesar berikutnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan rincian nilai akad seperti terlihat pada grafik.

(Baca: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tembus Rp356 Triliun di Penghujung 2022)

Selain yang disebutkan di atas, berbagai bank dan lembaga lainnya sudah menyalurkan KUR dengan nilai akad gabungan sekitar Rp114,27 triliun.

Menurut keterangan di situs resmi Kemenko Perekonomian, saat ini ada 40 penyalur KUR aktif yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Berikut rincian nama bank/lembaga penyalur KUR aktif berdasarkan data di situs resmi Kemenko Perekonomian per 26 Desember 2022:

1. BRI
2. Bank mandiri
3. BNI
4. BSI (hasil merger BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah)
5. BTN
6. BCA
7. Bank Bukopin
8. Bank Maybank Indonesia
9. Bank Sinarmas
10. Bank Permata
11. BTPN
12. OCBC NISP
13. Bank Artha Graha Internasional
14. BRI Agroniaga
15. BJB
16. Bank Natinoalnobu
17. Bank Mandiri Taspen
18. BPD Bali
19. BPD Kalbar
20. BPD DIY
21. BPD Sulselbar
22. BPD Sumut
23. BPD Sumbar (Bank Nagari)
24. BPD Sumsel Babel
25. BPD Kalsel
26. BPD Riau Kepri
27. BPD Lampung
28. BPD Papua
29. BPD Bengkulu
30. BPD Kaltimtara
31. BPD Jambi
32. BPD Jateng
33. BPD Sultra
34. BPD Kalteng
35. BPD SulutGo
36. BPD Jatim
37. Internusa Tribuana Citra Multi Finance
38. Koperasi Obor Mas
39. Kospin Jasa
40. KSP Guna Prima Dana

"Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat," kata Kemenko Perekonomian di situs resminya.

"Selain itu, dalam rangka menjaga praktik Good Corporate Governance dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR," lanjutnya.

(Baca: Ini Layanan Kredit Terpopuler di Konsumen Rumah Tangga Indonesia)