Indikator Politik: BPOM Dinilai Paling Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak.

“Kami bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab (atas kasus gagal ginjal akut)? Hasilnya, BPOM yang paling banyak, 38,9%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (27/11).

Pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak berikutnya adalah Kementerian Kesehatan dengan jawaban dari 31,4% responden. “Lalu, 19% menyalahkan perusahaan obat, 2,8% menunjuk Presiden Jokowi yang paling bertanggung jawab," ujar Burhanudin.

Sementara itu, ada 0,2% responden menjawab pihak lainnya dan 7,7% memilih tidak tahu/ tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanudin Muhtadi mengatakan, isu gagal ginjal akut merupakan salah satu isu yang populer di kalangan publik menurut hasil survei instansinya. Survei ini menunjukkan, 74,6% responden mengatakan tahu mengenai kasus tersebut dan 25,4% tidak tahu.

"Buat Pak Jokowi jangan main-main sama isu ini (gagal ginjal akut). Ini isu yang populer setelah kasus Ferdy Sambo, hampir 75% masyarakat tahu," ujar Buhanuddin.

Adapun survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah sepanjang 30 Oktober- 5 November 2022. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error dalam survei ini sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Ada 269 Kasus Gangguan Ginjal Akut di 27 Provinsi, Berikut Sebarannya)