Bukan IKN, Ini Proyek Strategis dengan Alokasi Pendanaan Terbesar Tahun 2022

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project untuk tahun 2022.

Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal ini ditetapkan dalam Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam dokumen RKP tahun 2022, pemerintah mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya berasal dari dukungan BUMN.

Alokasi dana untuk pembangunan IKN tahun ini tergolong kecil dibanding Proyek Prioritas Strategis utama atau Highlight Major Project lain, seperti terlihat pada grafik.

Adapun Highlight Major Project dengan alokasi pendanaan terbesar pada 2022 adalah Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, yang isinya mencakup program pendampingan desa tertinggal, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta program bantuan sosial lainnya.

Berikut rincian 13 Proyek Prioritas Strategis utama/Highlight Major Project dalam dokumen RKP tahun 2022, diurutkan dari yang alokasi pendanaannya terbesar sampai terkecil:

1. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos)

• Dukungan Belanja K/L: Rp152,56 triliun
• Dukungan BUMN: tidak ada
• Alokasi Total: Rp152,56 triliun

2. Destinasi Pariwisata Prioritas

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp4,09 triliun
• Dukungan BUMN: Rp32,12 triliun
• Alokasi Total: Rp36,22 triliun

3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

• Dukungan Belanja K/L: Rp23,21 triliun
• Dukungan BUMN: Rp9,5 triliun
• Alokasi Total: Rp32,71 triliun

4. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp6,96 triliun
• Dukungan BUMN: Rp22,55 triliun
• Alokasi Total: Rp29,51 triliun 

5. Transformasi Digital

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp19,81 triliun
• Dukungan BUMN: Rp2,61 triliun
• Alokasi Total: Rp22,42 triliun

6. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp3,22 triliun
• Dukungan BUMN: Rp12,42 triliun
• Alokasi Total: Rp15,64 triliun

7. Pengelolaan Terpadu UMKM

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp876,28 miliar
• Dukungan BUMN: Rp8 triliun
• Alokasi Total: Rp8,87 triliun

8. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp143,94 miliar
• Dukungan BUMN: Rp3,93 triliun
• Alokasi Total: Rp4,07 triliun

9. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp triliun
• Dukungan BUMN: data belum tersedia
• Alokasi Total: Rp1,52 triliun

10. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp1,52 triliun
• Dukungan BUMN: tidak ada
• Alokasi Total: Rp1,52 triliun

11. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp166,85 miliar
• Dukungan BUMN: Rp798,6 miliar
• Alokasi Total: Rp965,45 miliar

12. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp421,4 miliar
• Dukungan BUMN: tidak ada
• Alokasi Total: Rp421,4 miliar

13. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah

• Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK: Rp87,61 miliar
• Dukungan BUMN: tidak ada
• Alokasi Total: Rp87,61 miliar

(Baca Juga: Survei: Pemerintah Dinilai Lebih Fokus IKN Dibanding Ekonomi Masyarakat)