Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp81 Triliun per Maret 2022

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak, baik melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun non-PEN.

Selama periode Januari-Maret 2022 pemerintah telah membelanjakan anggaran perlindungan sosial sebesar hampir Rp81 triliun. Terdiri dari belanja anggaran PEN sebesar Rp22,6 triliun serta anggaran non-PEN sebesar Rp58,3 triliun.

Belanja perlindungan sosial melalui kementerian dan lembaga (K/L) berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan belanja non-KL mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Kemenkeu mencatat pada kuartal I 2022 realisasi subsidi BBM meningkat 2,46 kali lipat menjadi Rp3,2 triliun dibanding kuartal I tahun sebelumnya. Subsidi LPG juga tercatat meningkat 2,1 kali lipat menjadi Rp21,6 triliun pada periode sama.

Lonjakan harga barang-barang juga memaksa pemerintah untuk menambah bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai minyak goreng. 

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2021, realisasi anggaran perlindungan sosial pada kuartal I tahun ini menurun sebesar 12,72%.

Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers Konferensi APBN Kita Edisi April 2022, Rabu (20/4/2022), penurunan ini terjadi karena pemerintah mengurangi anggaran belanja PEN pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal.

(Baca: Anggaran BLT Minyak Goreng Capai Rp6,4 Triliun, Ini Rinciannya)