Beda dengan Luhut, CISSRec Catat 83% Warganet Tolak Tunda Pemilu

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan membuka big data yang ia punya terkait wacana penundaan pemilu 2024, yang kabarnya disetujui oleh 110 juta warganet.

"Kamu tidak berhak menuntut saya (membuka data), karena saya punya hak untuk itu," kata Menko Luhut dalam pertemuan dengan BEM UI di Balai Sidang UI Kampus Depok, Jawa Barat, seperti dilansir Katadata, Selasa (12/4/2022).

Berbeda dengan klaim big data Menko Luhut, lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSRec) justru menemukan bahwa mayoritas warganet tidak setuju akan penundaan pemilu.

Dari pelacakan big data menggunakan open source intelligence (OSINT) akun media sosial Twitter, CISSRec mendapati bahwa topik "perpanjangan jabatan" dan "tiga periode" hanya ada di kisaran 117.746 akun. Jumlah ini termasuk akun yang mengirimkan tweet, reply, dan retweet.

Dari jumlah itu, CISSRec menemukan mayoritas warganet di Twitter menolak penundaan Pemilu 2024. Rinciannya, sebanyak 83,60% menolak penundaan, dan hanya 16,40% yang mendukung.

Berdasarkan data tersebut, Kepala CISSRec Pratama Persadha menilai Menko Luhut perlu menjelaskan proses pengambilan big data terkait penundaan pemilu yang ia punya. “Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Pratama dalam keterangan persnya, Selasa (12/4/2022).

(Baca Juga: Litbang Kompas: 62,3% Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 2024)