Penulis: Monavia Ayu Rizaty
Editor: Annissa Mutia
24/6/2021, 14.50 WIB
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada 2014 hingga 2019 cenderung mengalami tren yang menurun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tren pertumbuhan ekonomi yang menurun terjadi pada 2016 - 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sempat menyentuh angka 6,53% pada 2015.
Tren penurunan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2018 menjadi 4,99%. Pada 2019, angka tersebut kembali naik walaupun tidak sebesar tahun 2015 yakni 5,11%.
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014-2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal telah berada di atasnya. Hanya pada 2018 pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal hanya berada di angka 4,99%. Angka tersebut di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%. Agar bisa mengejar ketertinggalan, daerah tertinggal harus memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
(Baca Selengkapnya: Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Papua Tertinggi pada Kuartal I-2021)
Pada bulan April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan hanya tersisa 62 kabupaten yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal periode 2020-2024. Sebagai informasi, jumlah daerah tertinggal periode 2015-2016 sebanyak 122 kabupaten. Hal tersebut menandakan, hampir separuh dari daerah tertinggal periode 2015-2016 sudah masuk ke kehidupan yang lebih maju.
Daerah tertinggal 2020-2025 yang terdiri dari 62 kabupaten masih terdapat di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terbanyak ada di Papua yakni 22 kabupaten.
Daerah tertinggal merujuk pada daerah yang belum berkembang seperti daerah lain. Ciri-cirinya antara lain tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, infrastruktur yang terbatas, sarana kesehatan belum memadai, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah.
