Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengeluarkan kritik bahwa program bagi-bagi sertifikatyang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan suatu kebohongan sementara 74% negeri ini dimiliki oleh kelompok tertentu. Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan keras dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Terkait dengan keprihatinan mengenai penguasaan lahan di Indonesia yang dilontarkan oleh Amien Rais, Greenomics Indonesia merilis data kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan sepanjang 2004-2017 seluas 2,4 juta hektar atau sekitar 36 kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Jumlah tersebut terdiri dari 2,2 juta hektar pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan sekitar 200 ribu hektar pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi (akhir 2014-2017).
Masih menurut Greenomics, pada saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014) melepas kawasan hutan menjadi areal perkebunan kepada para pelaku bisnis seluas 1,64 juta hektar. Jumlah yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang saat itu juga menjabat sebagai Sekjen PAN tersebut belum termasuk areal sawit yang “diputihkan” dari stempel kawasan hutan. Adapun Menteri Kehutanan MS Kaban yang menjabat periode (2004-2009) mengeluarkan izin lahan perkebunan seluas 600 ribu hektar. Sedangkan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM hanya mengeluarkan izin perkebunan 216 ribu hektar.
