17 Kontraktor Migas Tunggak Pajak Rp 2,82 Triliun

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya tunggakan pajak yang belum dibayar oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) migas. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I 2017, sebanyak 17 kontraktror migas masih mempunyai tunggakan US$ 209,25 juta atau sekitar Rp 2,82 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat.

Dari kewajiban pajak 17 KKKS sebesar US$ 330,05 juta atau sekitar Rp 4,46 triliun baru US$ 120,77 juta setara Rp 1,63 triliun yang sudah dibayar. Dari kurang bayar senilai US$ 209,25 juta tersebut, sebanyak US$ 60 juta telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas perhitungan bagi hasil migas pada 2014 dengan No.20/AUDITAMA/VII/PDTT/03/2016 tanggal 3 Maret 2016. BPK sudah meminta SKK Migas agar kontraktor yang menunggak pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam IHPS tersebut, BPK juga menemukan kerugian penerimaan negara senilai US$ 1,18 miliar atau Rp 15,89 triliun di sektor migas. Kerugian tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhitungan hasil migas.