Kementerian Keuangan kembali menempati posisi teratas untuk pemeringkatan e-Government tingkat Kementerian dengan predikat sangat baik pada 2015. Sejak dilaksanakannya program e-Government pada 2012, Kementerian Keuangan selalu berada di posisi pertama. Kementerian keuangan dinilai memiliki sistem kelembagaan dan perencanaan yang sudah memakai teknologi informasi dan berbasis online. Transparansi pada rencana anggaran serta laporan keuangan negara juga menjadi nilai tambah bagi kementerian tersebut
Satu hal yang menjadi sorotan adalah posisi Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebagai lembaga yang menunjang sistem telekomunikasi dan informasi di Indonesia, kementerian ini ternyata berada pada posisi ke-6. Secara umum, kualitas e-Government di Indonesia masih belum memuaskan dan perlu banyak pengembangan. Berdasarkan hasil survei PBB pada pada 2016 mengenai E-Government Development Indeks (EGDI), ternyata posisi Indonesia masih belum memuaskan. Hal ini ditandai dengan posisi rangking EGDI Indonesia berada pada peringkat 116. Ini artinya kualitas pengembangan e-Governmet di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
