Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2015 berada di level 72,82 dalam skala 0-100. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan IDI 2014, yakni 73,04 dan masih dalam kategori sedang. Masih adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, rendahnya persentase anggota DPRD perempuan dan minimnya upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda membuat IDI 2015 masih dalam kategori sedang.
Indeks demokrasi nasional terbagi dalam 3 kategori, yakni baik dengan skor di atas 80, sedang dengan skor 60-80 dan kategori buruk dengan skor bawah 60. Terdapat 4 provinsi yang mempunyai kinerja demokrasi dengan kategori baik, 28 provinsi dengan kategori sedang, dan 2 provinsi masuk kategori buruk karena memiliki indeks di bawah 60, yakni, yakni Papua dan Papua Barat.
Penurunan indeks demokrasi 2015 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil turun 2,32 poin (dari 82,62 menjadi 80,32), hak-hak politik naik 6,91 poin (ari 63,72 menjadi 70,63) dan lembaga-lembaga demokrasi turun 8,94 poin (dari 75,81 menjadi 44,87). Masuknya dua indikator baru variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai langkah penyempurnaan aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan paling tajam dari aspek lainnya.
